Ilustrasi

Waspada ! Sanksi Berat Untuk Geuchik Yang Terlibat Praktis Dalam Pilkada 2017

Ilustrasi
Ilustrasi

ACEH JAYA – Seluruh Geuchik (Kepala Desa)  di Aceh jaya diminta  tidak terlibat langsung dalam politik praktis Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan berlangsung serentak tahun 2017.

Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya informasi yang berkembang bahwa  kandidat Bupati mulai mengadakan dengan para geuchik baik terbuka maupun tertutup.

“Seharusnya aparatur desa tidak boleh terlibat politik, apa lagi mendukung kandidat seperti yang diberitakan beberapa media massa baru-baru ini”. Kata Fajri aktivis Aliansi Pemuda Aceh Jaya, Senin (26/9).

Menurutnya apa yang dilakukan Geuchik selama ini sudah termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan.

Sejumlah aturan melarang geuchik untuk terlibat langsung dalam politik. Seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 70, PKPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf C tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparatur pemerintah desa pasal 51, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu pasal 278.

Dalam aturan tersebut sangat tegas bahwa kepala desa(Geuchik) dan perangkatanya serta PNS dan TNI atau Polri tidak boleh terlibat politik,” ujarnya.

Fajri menambahkan, jika larangan tersebut tidak diindahkan, maka sesuai dengan aturan yang ada, semua  aparatur desa serta pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam politik dengan melakukan aksi dukung mendukung dalam pilkada terancam pidana satu tahun penjara dan denda paling besar Rp 12 juta.

“Jelas sanksinya berat, apabila diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Seharusnya para Geuchik memperlihatkan netralitas didepan masyarakat. Bukan malah terlibat politik, apalagi menjadi salah satu calon timses kandidat tertentu” pungkas Fajri.

Penulis : Musliadi Teunom 
Editor  : ZulSyarif