14 September 2019
redaksi pelita 8 (3346 articles)

Suaidi Yahya, Ungkap Kendala KEK Arun Lhokseumawe “Belum Berjalan”

LHOKSEUMAWE – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun ‘belum berjalan’ sebagaimana diharapkan, lantaran aset eks-PT Arun masih berada di bawah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Aset-aset tersebut, belum diserahkan kepada PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA) sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Arun Lhokseumawe.

Oleh karena itu, permasalahan belum berjalan KEK Arun Lhokseumawe dikarenakan aset eks-PT Arun itu masih di bawah kewenangan Kementerian Keuangan yang dikelola oleh LMAN, itu kendalanya,” kata Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya saat ditemui para Jurnalis di Ruangan Kerjanya, Jumat (13/9/2019).

KEK Arun Lhokseumawe, merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ketua Dewan Kawasan KEK di Aceh adalah Gubernur Aceh, dan Wali Kota Lhokseumawe serta Bupati Aceh Utara masing-masing sebagai Wakil Ketua I dan II Dewan KEK Arun merangkap anggota.

“KEK itu adalah kawasan, bukan perusahaan. Maka orang jangan salah paham,” ujar Suaidi Yahya.

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) merupakan Konsorsium salah satu BUMN pengusul dibentuknya KEK Arun. Untuk pengelolaan KEK Arun, Pemerintah Aceh melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) bersama PT PIM pada November 2017 lalu membentuk PT PATNA.

PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA) merupakan Badan Usaha Pengelola dan Pembangun Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Arun Lhokseumawe.

Empat lembaga selaku konsorsium pengelola KEK Arun Lhokseumawe, yaitu PT PIM, PT Pertamina, PT Pelindo I dan PDPA telah membentuk Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK, di mana PT Patriot Nusantara Aceh selaku pembangun dan pengelola. Perusahaan ini telah resmi berkantor di kawasan eks-Kilang Arun, sejak awal tahun 2018.

Oleh karena itu, menjadi persoalan menyangkut dengan aset yang masih mengikat dengan LMAN di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. Sedangkan aset PT PIM dan PT KKA, dikelola sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga tidak bisa disewakan kepada pihak lain.

Untuk diketahui, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan PT Patriot Nusantara Aceh menandatangani MoU atau perjanjian kerja sama kegiatan operasional Barang Milik Negara (BMN) berupa aktiva Kilang Arun, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.[]

Comments

comments

makan jeruk