Pelita 8
Opini

SAWIT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Muhammad Nasrullah, M.Si

Belakangan ini, kondisi lingkungan kian mengkhawatirkan. Kekeringan dan banjir sering kali terjadi di Aceh. Misal, Kekeringan yang beberapa saat yang lalu melanda beberapa desa di Cot Kupok, Matang Teungoh, Cot Teungoh, Cot Paya, Pucok Alue Buket, Matang Ceubrek, Lang Nibong, Matang Bayu, Blang Seunong, Matang Raya, Blang Sialet, dan sebagian desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara dan Kecamatan Peulimbang, Jeunieb, Peudada, Peusangan Siblah Krueng, Makmur dan Gandapura Kabupaten Bireuen (Serambi Indonesia/19/08/2018). Kekeringan ini membuat warga pasrah terhadap ancaman kegagalan panen masyarakat Aceh di dua Kabupaten tersebut.

Selain kekeringan, Aceh juga sering dilanda Banjir, bahkan pada tahun 2017 terdapat sembilan Kabupaten di Aceh serentak mengalami banjir bandang yang mengakibatkan 15.000 (lima belas ribu) warga harus diungsikan (detiknews.com/05/12/2017). Wilayah yang terparah terkena bencana banjir ialah Aceh Utara. Akibat banjir tersebut Aceh Utara harus mengalami kerugian mencapai 299 milyar rupiah (Kompas.com – 11/12/2017).

Kekeringan dan banjir yang selama ini melanda dibeberapa Kabupaten di Aceh terjadi akibat maraknya penebangan hutan dalam skala besar atau land clearing yang dilakukan oleh pemegang konsesi untuk penanaman sawit dan tanaman lainnya. Kegagalan dalam rencana penanaman sawit menyebabkan tanah turun kepermukaan sungai, sungai menjadi dangkal dan air mudah meluap sehingga membanjiri kawasan pertanian dan permukiman warga.

Dampak lain expansi sawit ialah kekeringan akibat beberapa tempat yang menjadi sumber utama air untuk pertanian juga sering ditanami sawit, sehingga debit air menjadi berkurang. Pelanggaran ini sering dipraktekkan oleh sejumlah perusahaan yang tidak mempunyai sertifikat AMDAL saat memulai pekerjaan para pemegang HGU di beberapa tempat di Aceh tidak terkecuali di Aceh Utara.

Sayangnya pengaruh sawit membuat masyarakat tertipu, beberapa masyarakat rela menanam sawit dihalaman rumah hingga disela sela areal persawahaan. Padahal secara ekonomis banyak sekali tanaman yang lebih menguntungkan dibandingkan sawit seperti lada dan kopi. Sawit hanya menghasilkan produksi mencapai 18 ton per hektar per tahun dengan jumlah penghasilan 16,2 juta rupiah dengan taksiran harga Rp 900,- per kilogram. Sedangkan lada rata-rata produksi mencapai 725 kilogram perhektar pertahun dengan penghasilan mencapai 39.000.000,- per hektar per tahun dengan taksiran harga Rp.55.000 per kilogram.Kopi rata-rata produksi mencapai 1,4 ton dengan penghasilan 25.000.000,- per hektar per tahun dengan taksiran harga Rp 18.000,- (Kompas/04/11/2011). Jelas sekali bahwa sawit sama sekali tidak lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan dengan lada dan kopi. Sayangnya masyarakat masih tertipu dengan jumlah hasil produksinya yang banyak.

Menurut peneliti Lingkungan dari Universitas RIAU, Ariful Amri Msc,perkebunan kelapa sawit dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan tanah. Setiap hari pohon sawit menyerap lebih kurang 12 liter unsur hara dan air dalam tanah (Liputan6.com/8 Oktorber 2015).Sehingga tidak jarang jika padi yang ditanam disekitar sawit mengalami penurunan hasil panen yang begitu drastis.

Secara global, bahaya penebangan hutan dalam skala besar dapat mengancam rusaknya ekosistem, mengancam punahnya keanekaragaman hayati serta terjadinya pemanasan global yang dapat mengakibatkan meluapnya air laut kepermukaan. Jika perusakan hutan terus terjadi beberapa pulau yang ada di dunia akan tenggelam, tidak mustahil pun terjadi di beberapa pulau di Indonesia.

Pentingnya Review izin

Sejak awal, pemberian HGU tanpa dibentengi dengan kesadaran menjaga lingkungan telah menyisakan banyak sekali persoalan, hingga muncul berbagai bencana yang ada. Berkembangnya investasi sawit tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diukur melalui berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh.Malah pemberian izin yang dialamatkan untuk penanaman sawit membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti terjadinya bencana kekeringan dan banjir, memunculkan konflik satwa dengan warga setempat.

Pemerintah perlu menyikapi segera berbagai penyimpangan hukum terhadap pemanfaatan konsesi seperti; beroperasi tanpa mengantongi izin Bupati, tidak mempunyai AMDAL, UPL atau UKL, menelantarkan lahan, melakukan penebangan liar hingga menjual asset kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati/Gubernur. Kita berharap pemerinah segera mengambil tindakan tegas setelah melakukan pengkajian terhadap izin yang ada. Pengkajian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran aktifitas perusahaan, sehingga tergambar dengan jelas mana perusahaan yang tertib dan mana yang tidak tertib terhadap aturan yang berlaku. Bila terindikasi melanggar, maka pemerintah tidak perlu ragu-ragu mengambil alih lahan tersebut untuk dimanfaatkan untuk menggenjot kesejahteraan masyarakat.

TORA; Solusi Mensejahterakan Rakyat

Mengapa izin yang melanggar perlu ditertibkan? Selama ini, lahan yang terlantar tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemberian konsesi yang begitu luas sering disalah gunakan oleh para pemegang konsesi. Sehingga sudah saatnya lahan yang tersebut direbut kembali kemudian dimanfaatkan untuk menggenjot kesejahteraan masyarakat melalui program Tanah Objek Reformasi Agraria atau yang lebih dikenal dengan TORA.

TORA adalah program yang paling logis dan berpeluang untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya petani kecil di pedalaman desa. Program TORA memberikan ruang keadilan masyarakat untuk memiliki dan mengelola sendiri lahan yang ada di wilayah mereka tanpa harus berkonflik dengan pihak lain.

TORA memberi peluang bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan dalam mengakses lahan yang terlantar menjadi lahan yang produktif, selain menjadi alat untuk menghambat laju bencana yang kian meresahkan masyarakat.

TORA bisa menjadi solusi untuk memperbaiki ketahanan pangan daerah. sehingga dalam jangka waktu dua tahun Aceh bisa melepaskan ketergantungan pangan dari provinsi lain. Hal tersebut akan menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran khususnya di Aceh.

Kita berharap Pemerintah bersama masyarakat dapat bersinergi untuk merealisasi program TORA yang dibuka lebar-lebar oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras lagi karena kerja pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program TORA di Aceh. tinggal kita tunggu aksi Pemerintah Aceh, demi merebut kembali kedaulatan dan kemakmuran rakyat yang lama dirampas.

Penulis ialah Pemerhati Lingkungan dan Alumnus S2 Universitas Indonesia – Prodi Kajian Ketahanan Nasional. 

Comments

comments

Related posts

Antara Tasawuf dan Jihad

redaksi pelita 8

Inventorku Tak Seberuntung “Si Listrik Kedondong”

redaksi pelita 8

“Alam Peudeung” Simbol Pemersatu Dimasa Kejayaan Aceh

redaksi pelita 8