7 September 2016
M. Sikumbang (82 articles)

Revisi Qanun Pilkada, DPRA Kembali Konsultasi dengan Kemendagri

Ilustrasi

 

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) kembali melakukan konsultasi akhir dengan Kemendagri di Jakarta. Hal ini agar Qanun tersebut dapat di paripurnakan secepatnya sesudah di revisi pihak pusat.

Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini masih belum mengirimkan jawaban tertulis atas revisi Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang  Pilkada Aceh.  Padahal qanun itu sudah dikirim  untuk dikoreksi sejak beberapa waktu lalu.

Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Iskandar Usman Alfarlaky,  proses koreksi bahkan telah melampaui batas waktu 15 hari.  Karena itu, kata dia, qanun sebenarnya sudah bisa diparipurnakan. Namun itu tidak dilakukan lantaran tim perumus akan kembali bertemu dengan pihak Kemendagri. Pertemuan konsultasi akhir dijadwalkan hari ini.

“Hari ini (Rabu-red), kami kembali melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait sejumlah pasal di dalam qanun.  Terutama tentang syarat bagi calon gubernur. Baru setelah itu kita lanjutkan pada tahap berikutnya,”  kata Iskandar Usman, Selasa (6/9).

Menurut Iskandar, bila pertemuan ini tidak menghasilkan hasil positif, maka penegsahan qanun itu segera dilanjutkan DPRA.  Sesuai aturan,  kata dia, qanun atau perda dari daerah sebelum disahkan harus dikonsultasikan dengan pusat.  Namun bila dalam waktu 15 hari setelah Perda diterima tak mendapat respon, maka aturan itu bisa dijakankan ke tahap berikutnya.

“Jadi jangan begitu difinalisasikan baru mereka ribut.  Karena menurut ketentuan bila sudah lewat 15 hari, maka bisa kita lanjutkan,” ujarnya.

Iskandar juga menyesalkan kinerja Kemendagri yang cukup lambat  dalam mengoreksi daerah.  Lebih lagi ketika lembaga itu tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan daerah.  Sehingga segala sesuatu urusan dengan Kemendagri seakan menggantung dan tak kunjung usai.

Penulis : Nyak Karieng