Pelita 8
News

Ratusan Mahasiswa di Lhokseumawe, Demo Tolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja

LHOKSEUMAWE – Aksi ratusan mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Lhokseumawe sempat ricuh di Gedung DPRK Lhokseumawe, Kamis (8/10). Aksi ini dilakukan ratusan mahasiswa dari kampus negeri dan swasta di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Mereka berkumpul di Musuem Rumoh Aceh Lhokseumawe lalu berjalan kaki menuju gedung DPRK Lhokseumawe.

Para mahasiswa juga berorasi secara berganti, sambil menyampaikan tuntatan agar DPRK Kota Lhokseumawe bisa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Para mahasiswa mendesak presiden agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah untuk Pengganti Undang- undang (Perppu) untuk cabut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan meminta DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di undang-undang itu.

Terlihat tolak menolak antara polisi, petugas satuan pengamanan gedung DPRK Lhokseumawe dengan mahasiswa. Namun, tak lama setelah itu polisi berhasil mengendalikan keributan itu sehingga aksi kembali berjalan dengan damai.

Koordinator Lapangan, Jamaluddin mengatakan, ada dua tuntutan yang diajukan dalam aksi yakni mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk pengganti undang- undang (Perppu) untuk cabut omnibus law cipta lapangan kerja dan mendesak DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di Omnibus Law cipta lapangan kerja yang kontroversial.

Dalam orasi mereka juga mendesak DPRK Lhokseumawe juga harus menolak UU tersebut yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta agar petisi tersebut untuk ditanda tangani dan kemudian diserahkan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

“Kita juga mendesak ketika diserahkan nanti DPRK Lhokseumawe harus mempublikasikan di media,” kata Jalaluddin.

Sementara itu, Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A Manaf bersama belasan anggotanya menemui mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat.

“Kami menampung seluruh aspirasi mahasiswa dan nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan juga DPR RI di Jakarta, tentang persoalan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja,” tutur Ismail.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.  []

Comments

comments

Related posts

Bupati Bener Meriah yang Kena OTT Tiba di KPK

redaksi pelita 8

GenBI Lhokseumawe, Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Bandang Aceh Singkil

redaksi pelita 8

Kaharuddin Pimpin Pusong Lama

redaksi pelita 8