“Kita juga sedang mengupayakan penyetaraan pendidikan umum dan agama, dan ini kita laksanakan secara perlahan tapi pasti, “Untuk menghidupkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, maka bank daerah ini sangat diperlukan, karena akan sangat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pemerintahan desa yang sekarang memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengelola keuangannya sendiri. ” . - *Ismail Arahman alias Linud, Anggota DPRK Aceh Utara A

Qanun Prioritas DPRK Aceh Utara 2017

“Kita juga sedang mengupayakan penyetaraan pendidikan umum dan agama, dan ini kita laksanakan secara perlahan tapi pasti, “Untuk menghidupkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, maka bank daerah ini sangat diperlukan, karena akan sangat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pemerintahan desa yang sekarang memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengelola keuangannya sendiri. ” . – *Ismail Arahman  (Linud), Anggota DPRK Aceh Utara 

ACEH UTARA– Beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Utara akan mengalami perubahan nama dan fungsi. Terkait hal ini,  Badan Legeslasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara telah menggagas beberapa Qanun atau peraturan daerah.

Anggota Banleg DPRK Aceh Utara, Ismail A. Rahman alias Linud mengatakan perubahan ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja  birokrasi instansi pemerintahan daerah setempat.

SKPK yang berubah diantaranya dinas Cipta Karya menjadi Dinas Perumahan dan Daerah terpencil Aceh Utara, dinas pekerjaan umum Pengairan dan Sumber Daya Air dijadikan satu atap dibawah dibawah Dinas Marga. Sedangkan Badan Pertanahan Nasional telah bersifat daerah berubah nama menjadi Dinas Pertanahan Aceh Utara.

Bidang Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menjadi bagian dari dinas pendidikan pemuda dan olah raga (Disdikpora) sekarang mendapat kewenangan yang lebih luas denga berubah menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Khusus penanganan  bidang pendidikan agama dibentuk dinas baru yaitu dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai sejalan dengan Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang membedakan daerah ini dengan daerah lainnya.

Kehadiran dinas ini juga dinilai wajar karena salah satu keistimewaan Aceh adalah penerapan Syariat Islam.

Dengan adanya Dinas pendidikan dayah diharapkan akan memperkecil kesenjangan yang selama timbul antara lembaga dayah dan pendidikan umum. masa kerja tahun 2017 DPRK Aceh Utara akan membahas sembila rancangan qanun yang menajdi prioritas.

 

Raqan Bank Aceh Utara

“Rancangan qanun ini telah kita kembalikan dulu ke pihak eksekutif agar disempurnakan karena pada pembahasan awal kita sepakat agar Bank Aceh Utara yang akan dibentuk nanti sistemnya berbasis Syariah” *Ismed Nur AJ Hasan anggota panitia legislasi DPRK Aceh Utara.

Aceh Utara juga direncanakan untuk memiliki Bank Daerah sendiri sehingga masyarakat memiliki kemudahan akses modal sekaligus bisa berinvestasi. kehadiran bank Aceh Utara ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Rencananya pemerintah setempat akan mengalihkan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee menjadi bank lokal dengan nama “Bank Aceh Utara”.

“Rencana ini telah kita diajukan ke DPRK Aceh Utara,  Alhamdulillah disambut dengan baik rencana pembentukan bank lokal, sekarang menunggu payung hukum, memang yang kita ajukan masih menggunakan sistem konvesional, namun akan kita sempurnakan menjadi sistem  syari’ah seperti kesepakatan awal” * Halidi, Kabag Ekonomi Pemkab Aceh Utara

Selama ini masyarakat kecil sangat sulit mendapat pinjaman modal usaha. Karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Aceh Utara akan membentuk bank lokal yang  ada unitnya di setiap kecamatan untuk mempermudahkan masyarakat mengakses modal usaha agar masyarakat tidak terlilit hutang pada renteiner dengan beban bunga yang tinggi.

Usulan rancangan qanun (Raqan)  tentang Aceh Utara tersebut sudah masuk ke Banleg dan sudah tahap pembahasan awal namun sedikit tertunda karena pihak Panitia Legislasi DPRK Aceh Utara merekomendasikan agar rencana pengelolaan bank tersebut mestinya berbasis syariah.

Dewan telah mengembalikan rancangan qanun tersebut untuk disempurnakan oleh pihak eksekutif karena dalam raqan yang ajukan sistem bank Aceh Utara masih menganut pola konvensional, Dewan Aceh Utara juga melakukan kordinasi dengan biro hukum  Provinsi Aceh. diakui pemerintah setempat membutuhkan payung hukum untuk menjalankan bank ACeh Utara secara profesional namun lebih baik langsung saja disempurnakan dengan sistem syariah agar pengesahan Qanun terkait hal ini tidak dilakukan berulang-ulang sehingga lebih efektif dan efisien.

Tiga Rancangan Qanun di Sahkan

“Semua fraksi telah setuju ketiga rancangan qanun tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun,  pembahasannya dimulai dari tingkat Panitia Legislasi hingga gabungan Komisi- Komisi selain itu pendapatnya juga sudah dibacakan di dalam rapat paripurna ke 12 hari ini” H. Mulyadi, CH – Wakil DPRK Aceh Utara.  

Dalam rapat paripurna yang berlangsung, Jumat (6/1), DPRK Aceh Utara mengesahkan tiga rancangan qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Utara menjadi qanun Aceh Utara tahun 2017.  

Rancangan Qanun yang disahkan yaitu perubahan atas qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 – 2017, rancangan qanun tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan rancangan qanun tentang penggunaan alat tangkap ikan di laut dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara

Pengesahan ketiga qanun tersebut  turut dihadiri Plt Bupati Aceh Utara, Muhammad Jamil dan sejumlah SKPK di lingkungan Pemkab Aceh Utara. 

Mulyadi CH, salah satu anggota DPRK Aceh Utara, mengatakan rancangan qanun tersebut telah dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.***