1 Agustus 2019
redaksi pelita 8 (3346 articles)

Pemerintah Rencanakan Desentralisasi Kesehatan – dr.Pur : “Kami Sudah Bicarakan Ini Tahun Lalu”

dr.Purnama Setia Budi, Sp.OG, ketua IDI Cabang Bireun – Foto : Acehtime.com

 BIREUN – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bireuen yang juga Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Wilayah Aceh dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG medukung rencana Pemerintah Pusat mencanangkan konsep desentralisasi kesehatan.

Seperti di rilis bisnis.com, Selasa (30/7/2019) dalam rapat yang di pimpin presiden Indonesia Joko Widodo dihadiri wakil presiden Yusuf Kalla dan sejumlah mentri diputuskan pemerintah akan menyehatkan badan kesehatan public (BPJS) salah satu langkah besar yang akan dilakukan diantaranya melakukan desentralisasi BPJS kesehatan kepada pemerintah daerah.

dr. Purnama, berharap rencana besar ini segera di impementasikan karena sejak setahun lalu  dirinya dan PDIB pusat saat berupaya menyelesaikan masalah Perdirjampelkes 2, 3 dan  5,  Tahun 2018, PDIB telah menjadikan konsep ini  sebagai program utama  agar pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan di Indonesia menjadi efektif dan efesien, tulis dr Pur dalam rilis yang dikirim ke redaksi pelita.8, Kamis (1/8/2019).

“Konsep yang kami tawarkan saat itu adalah Otonomi Kesehatan dimana dalam teorinya Konsep Desentralisasi adalah cara utama melaksanakan program Otonomi Kesehatan tersebut” ungkapnya.

Calon anggota legislatif (Caleg) PKS yang lolos ke parlemen propinsi Aceh periode 2019 -2024 tersebut menjelaskan pemikiran ini berawal dari  program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) masa Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf yang dinilai sukses menjalankan konsep otonomi kesehatan yang cukup efektif dan efisien menjangkau pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.


” Tulisan tentang “Otonomi Kesehatan” itu sendiri  pernah dipublikasikan pada situs www.doktersiaga.com, dan alhamdulillah hari ini konsep ini dapat menjadi pendukung pemerintah pusat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya” tambah dr.Pur.

Ia mengatakan usai dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aeh (DPRA) nanti dirinya akan mengusulkan program otonomi kesehatan atau desentralisasi kesehatan di Aceh menjadi Program Prioritas agar kesuksesan Aceh melaksanakan Program JKA dapat terus dikembangkan dan masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik seperti sebelumnya.

Menurut dia, mustahil manajemen BPJS dengan sistem satu pintu bisa memberkan pelayanan kesehatan yang maksimal ke seluruh Indonesia karena itu konsep JKA di Aceh sangat mungkin untuk dicontoh dan dilaksanakan oleh Pusat sebagai role model pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia.

“Dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 beserta perubahannya, menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan kesehatan, artinya ketentuan hukumnya sendiri memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, karena itu jangan hanya saat bermasalah saja pemerintah daerah baru diberikan peran” pungkas dr. Purnama [Red]

Comments

comments

Tags BPJS, jka, KESEHATAN
makan jeruk