5 September 2016
M. Sikumbang (82 articles)

Pemerintah Aceh Harus Bertanggungjawab Terhadap MoU Helsinki

 

Haris Atok

LHOKSEUMAWE– Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab menyangkut dengan isi MOU Helsinki. Pasalnya, hingga saat ini belum semua isi perjanjian damai antar RI dan GAM dituntaskan. Upaya serius perlu dilakukan oleh semua pihak, seperti DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang kini berkantor di Senanyan.

“Jangan ketika akhir periode masa jabatan pemerintahan baru panik membicarakan implementasi UUPA dan MoU Helsinki,” sebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh (FISIP-Unimal) Haris Atok, Senin (5/9).

Salah satu contohnya, ketika Abdullah Puteh mengugat UUPA ke Mahkamah Konstitusi tidak ada elit Aceh yang rebut soal itu. Namun, saat MK mengabulkan gugatan tersebut, seluruh elit panik dan berkomentar. “Kok kita tidak peka pada isi UUPA yang harusnya dijaga oleh semua pihak. UUPA itu lahir dari MoU, dan MoU itu lahir dari tetesan darah rakyat Aceh ketika konflik terjadi,” tegas Haris.

Anehnya lagi, sambung Haris, politisi Aceh di Senayan seakan-akan diam saja terhadap persoalan itu. Padahal, mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan nasib dan kewenangan Aceh di Jakarta.

Pada bagian lain, lanjut Haris, sektor ekonomi yang tercantum dalam kekhususan Aceh juga tidak digarap serius. Misalnya, pelabuhan internasional yang hingga kini belum menggeliat di Aceh Utara, Aceh Besar, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Aceh.

“Jangan di akhir masa jabatan gubernur atau ketika pemilihan kepala daerah dan pileg kita sibuk berkomentar terus terusan untuk menyelamatkan UUPA, sedangkan berbuat itu sama sekali tidak ada, “bek le peubloe mie nyan umpang”. Kita harap Pemerintah Aceh agar segera duduk bersama dengan semua komponen, untuk merealisasikan isi perjanjian damai, ini demi masa depan Aceh,” pungkas Haris. (ril)

Comments

comments