4 September 2018
redaksi pelita 8 (2860 articles)

Pasangan Non Muhrim di Bireuen, Aceh Difatwa Haram Ngopi Semeja

Surat edaran tersebut diterbitkan pemkab dan ditandatangani Bupati Bireuen Saufainnur, tanggal 30 Agustus 2018.

BIREUEN – Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, mengeluarkan standardisasi warung kopi, kafe, dan restoran sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan yang bersifat surat edaran tersebut diterbitkan pemkab dan ditandatangani Bupati Bireuen Saufainnur, tanggal 30 Agustus 2018.

Dalam surat yang viral tersebut, terdapat 14 aturan yang harus ditaati setiap pengusaha restoran, kafe, maupun warung kopi di Bireuen. Namun, terdapat sejumlah poin yang dianggap kontroversial oleh warganet terutama di luar Bireuen Aceh.

Pada poin 13 surat itu tertulis, “Haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya.” Pada poin 7, “Dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya. Sedangkan poin-poin lain berisi tata cara berbusana pramusaji dan warung kopi dilarang mempekerjakan LGBT, waria, dan lainnya.

Kadis Syariat Islam Kabupaten Bireuen Jufliwan, membenarkan surat himbau tersebut dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Katanya, imbauan itu agar pemilik warung kopi, cafe, dan restoran menjalankan aturan sesuai syariat Islam.

“Seruan ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat serta larangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim untuk mencegah terjadinya perselingkuhan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/9).

Menurut Jufliwan, aturan ini dibikin untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat di Kabupaten Bireuen. Selain itu, larangan laki-laki dan perempuan nonmuhrim dibuat untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Tujuan kita mencegah agar tidak terjadi pelanggaran syariat tidak lain, jelas Jufliwan.

Meski demikian, belum ada sanksi bagi pelanggar aturan standardisasi bagi pemilik warung kopi dalam menjalankan usahanya.

Pemkab Bireuen hanya mengimbau dan terus mendakwah agar masyarakat patuh dan mentaati nilai-nilai syariat Islam. “Kalau terjadi pelanggaran syariat nanti ada Satpol PP dan WH,” pungkasnya. (RM)

Comments

comments