18 Januari 2018
redaksi pelita 8 (3376 articles)

LBH APIK ACEH KIRIM PETISI BERSAMA RUU PKS KE DPR RI

LHOKSEUMAWE – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh bersama Pemerintah Aceh Utara mengelar kegiatan Konsolidasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Aula Sekdakab Aceh Utara, Kamis (18/1/2017).

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pentas seni dengan tujuan untuk pengalangan dukungan mendorong pengesahan RUU PKS,” Kata Anggota LBH APIK Aceh, Eliyati.

Eliyati menambahkan ini merupakan kegiatan puncak dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Forum Pengada Layanan (FPL).

Selain itu, petisi bersama yang merupakan tanda tangan yang kita tempel didinding adalah salah satu bentuk upaya pengalangan dukungan, semua itu akan dikirimkan ke DPR RI sebagai bentuk Komitmen bersama mendukung adanya regulasi khusus untuk penghapusan kekerasan seksual.

Pengalangan dukungan ini dilakukan, karena fenomena kekerasan terhadap perempuan sampai tahun 2017 terus ada, tidak pernah putus, terus bertambah, seakan sulit dihentikan dan  sulit diselesaikan.

Bahkan setiap hari selalu ada perempuan korban kekerasan yang membutuhkan pendamping.

Eliyati menyampaikan untuk menjawab hal tersebut Forum Pengada Layanan (FPL) dan Komnas Perempuan, serta tim ahli yang ditunjukan telah menyusun Draf RUU PKS.

“Kita sudah melakukan sosialisasi Draf tersebut, bahkan banyak masukan yang kita terima, baik dari unsur masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat dan unsur lainnya,” Ujar Eliyati.

Saat ini draf RUU PKS Tahap pertama sudah selesai, sedangkan di Tahap Dua ini kita sudah hasilkan 16 BAB diantaranya pencegahan, bentuk pidana kekerasan seksual, hukum acara pidana, restitusi, partisipasi masyarakat, pendidilan, pemantauan, ketentuan pidana, pemulihan korban dan saksi administrasi tentang seksual.

“Dalam perkembangan legislasi di tahun 2017 RUU PKS sudah masuk dalam prolegnas 2018 dengan memperkasai DPR RI nomor urut 1,” Ujarnya.

“Bahkan FPL dan Komnas Perempuan juga telah menyerahkan RUU PKS tersebut kepada DPD RI dan sudah ada Pokja 8, proses ini tidak lepas dari kerja advokasi kita semua,” pungkasnya.

Selain itu, Wakil Bupati Aceh Utara bersama Dinas terkait juga mendatangi petisi tersebut.

Penulis : Khaidir MG

Editor : Mul