Kurang Rp 130 M, DPRK Aceh UtaraTolak Sahkan RABPK 2017

LHOKSUKON – Pemerintah Aceh Utara mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 130 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Utara tahun 2017. Akibatnya, hingga saat ini, RAPBK itu belum disahkan.

Ketua Panitia Anggaran DPRK Aceh Utara, Tgk Junaidi, Selasa (24/1/2017) menyebutkan kekurangan dana itu disebabkan tahun lalu, dana dari pemerintah pusat belum ditransfer ke rekening daerah.

“Misalnya, dana untuk tunjangan guru, dan lain sebagianya. Selain itu, ada juga dana sektor publik yang harus direvisi, misalnya dana beasiswa, dana rehab jembatan, itu juga harus direvisi, karena terlalu minim,” sebut Tgk Junaidi.

Dijelaskan Junaidi dalam pembahasan, jika defisit anggaran hanya 3 persen dari total anggaran Rp 2 triliun boleh baru bisa disahkan. “Kita minta eksekutif merevisi. Hari ini, revisi dari eksekutif dikirim lagi ke DPRK Aceh Utra. Setelah itu kita bahas lagi,” sebutnya.

lebih lanjut dikatakan olehnya, jika pembahasan berlangsung mulus, maka APBK Aceh Utara tahun ini bisa disahkan. “Kita juga berharap menteri keuangan bisa segera mentransfer dana pusat ke daerah yang tahun lalu. Sehingga, bisa segera dikucurkan ke penerima,” pungkasnya.