18 November 2018
redaksi pelita 8 (2894 articles)

Kawal Anggaran Daerah, Tim KPK Sambangi Aceh Utara

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyambangi jajaran Pemkab Aceh Utara melalui road show ‘Anti-Korupsi Mengawal Anggaran Daerah’ di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Minggu (18/11/2018).

LHOKSEUMAWE – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyambangi jajaran Pemkab Aceh Utara melalui road show ‘Anti-Korupsi Mengawal Anggaran Daerah’.

Kegiatan berlangsung di Aula Setda Aceh Utara, Minggu, 18 November 2018, itu dibuka Wakil Bupati Fauzi Yusuf, dihadiri seluruh Kepala SKPK, para Camat dan Kabag, serta pejabat lainnya, termasuk anggota DPRK.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan Tim Road Show KPK RI ke kabupaten ini. “Mudah-mudahan kehadiran Tim KPK dapat meningkatkan hubungan kita ke depan, khususnya dalam memperbaiki cara pengelolaan anggaran daerah Aceh Utara,” ujar Fauzi Yusuf.

Fauzi Yusuf menyatakan, Pemkab Aceh Utara berkomitmen untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang mengutamakan akuntabilitas dan efektif dalam upaya memberantas praktik-praktik korupsi di segala lini layanan pemerintahan.

Menurut Wabup yang akrab disapa Sidom Peng itu, pencegahan korupsi Pemkab Aceh Utara akan menitikberatkan pada integrasi transparansi. Di antaranya, dengan cara meningkatkan SDM aparat pengawas intern pemerintah (APIP) guna mencegah kemungkinan penyimpangan birokrasi sejak dini. Selain itu, melakukan monitoring dan evaluasi, serta supervisi pencegahan.

“Kehadiran KPK bukan untuk ditakuti, sebaliknya harus meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan langkah-langkah agar jangan sampai terjadi pelanggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa, dalam pelaksanaan proyek, maupun dalam pelayanan publik. Kita kerja punya payung hukum, konsultasikan kalau tidak paham, jangan sampai bertindak ceroboh. Konsultasikan ke APIP, BPKP, TP4D atau Kejari maupun Inspektorat,” tegas Fauzi.

Sementara itu, Fungsional pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antara Komisi dan Instansi KPK RI, Nanang Farid Syam, memaparkan sejumlah indikator dan prilaku korupsi. Menurut Nanang, prilaku korupsi dipicu oleh sikap tamak, yang indikasinya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, atau terindikasi menimbulkan kerugian negara.

Nanang menyayangkan banyaknya pejabat pemerintah daerah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini umumnya terjadi saat perencanaan pembangunan dan dalam penganggaran pembangunan.

“Oleh sebab itu, ke depan pemerintah akan mengubah pola perencanaan dan penganggaran melalui sistem elektronik, yaitu e-planning dan e-budgeting. Dengan begitu diharapkan tidak akan ada lagi istilah penumpang gelap dalam perencanaan pembangunan,” kata Nanang. (*)

Comments

comments