4 Juli 2018
redaksi pelita 8 (2864 articles)

Gubernur Aceh Irwandi Ditetapkan Tersangka KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kiri) bersama dua orang penyidik KPK menunjukkan sejumlah barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018). Foto/IST

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf (IY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengucuran Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.

Selain Irwandi, lembaga antirasuah itu juga menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu HY (Hendri Yuzal/Ajudan Gubernur Aceh), TSB (Teuku Syaiful Bahri/Dirut PT Tamitana), dan AMD (Ahmadi/Bupati Bener Meriah).

Pengumuman peningkatan status tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/7) malam.

KPK menyampaikan pengumuman tersebut setelah Irwandi turut diciduk dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/7) malam. Setelah menjalani pemeriksaan awal selama 10 jam di Mapolda Aceh akhirnya menjelang siang kemarin diboyong ke Gedung KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Wakil Ketua KPK. dari empat orang tersebut, tiga di antaranya tersangka penerima suap yaitu IY, HY, dan TSB. Ketiganya dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018) dini hari. KPK menetapkan 4 orang tersangka yang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang swasta serta mengamankan barang bukti Rp 50 juta dari total commitment fee sebesar Rp 1,5 miliar terkait kasus fee proyek proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Sedangkan AMD (Bupati Bener Meriah) sebagai pihak yang diduga pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komitmen Fee
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, Bupati Bener Meriah Ahmadi mengumpulkan uang suap dari para pengusaha dan uang yang terkumpul itulah yang diduga diberikan oleh Ahmadi kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Konstruksi perkaranya, lanjut Basaria, Bupati Bener Meriah diduga memberikan uang Rp 500 juta kepada IY (Irwandi Yusuf) yang merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar komitmen fee proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

“Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA,” ujar Basaria.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018) dini hari. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Pemberian kepada Gubernur Aceh itu, lanjutnya, dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. “Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya,” ungkap Basaria.

KPK menduga uang yang disetor ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing Rp 50 juta, Rp 190 juta dan Rp 173 juta sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018.

Basaria menambahkan, dalam OTT tersebut KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan, serta catatan proyek.

Basaria juga mengungkapkan, perbuatan Ahmadi itu bukan yang pertama kali dilakukan. Ahmadi diduga sudah dua kali meminta uang kepada pengusaha untuk diberikan kepada Irwandi.

“Ini tidak tahap pertama lagi. Menurut informasi, sudah tahap yang kedua bagian dari yang Rp 1,5 miliar yang harus diberikan untuk tingkat provinsi, itu proyek jalan,” ungkap Basaria. (Kompas)

Comments

comments