DPRA: Paripurna Pilkada Aceh di Tunda Sementara Waktu, Belum Ada Hasil Fasilitasi Kemendagri

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna terkait rencana perubahan Qanun Aceh tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Senin (5/7/2021).

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, pilkada dibatalkan karena belum adanya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai pasal 38 tentang tata cara pembentukan qanun itu harus dilakukan bersama dan karena Gubernur Aceh meminta untuk ditunda, maka rapat paripurna hari ini tidak dapat kita lanjutkan, kata Ketua Dahlan.

Pembahasan rancangan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh.

“Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui suratnya Nomor 584/1182 juga telah meminta rapat paripurna DPR Aceh tentang pilkada tersebut ditunda sementara waktu. Alasan Gubernur Aceh terkait penundaan paripurna, karena sampai hari ini belum adanya hasil dari fasilitasi oleh Kemendagri mengenai peraturan tersebut,” ujar Dahlan.

Dahlan juga mengatakan, sebenarnya hasil kesepakatan DPRA dengan Gubernur Aceh tentang perubahan Qanun pilkada itu sudah jauh-jauh hari disampaikan melalui surat Nomor 180/5317 tanggal 12 Maret 2021 kepada Ditjen Otda Kemendagri c/q Direktur Produk Hukum Daerah supaya melakukan fasilitasi rancangan qanun Aceh dimaksud.

Seharusnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Mendagri Nomor 120 tahun 2018, maka Kemendagri melakukan fasilitasi paling lama 14 hari setelah surat permohonan fasilitasi diterima.

“Namun sampai dengan saat ini hasil fasilitasi dari Kemendagri belum juga diberikan, sehingga paripurna ditunda,” pungkas Dahlan. []