25 Juni 2019
redaksi pelita 8 (3107 articles)

Cek Mad Sampaikan LPJ Bupati Tahun Anggaran 2018, Dewan: Pejabat Jangan ke Luar Daerah

ACEH UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan II DPRK Aceh Utara, di Gedung DPRK setempat, Selasa (25/6/2019).

Rapat paripurna tersebut dengan agenda penyampaian rancangan qanun tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2018, yang dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil, didampingi Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Mulyadi, Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir.

Turut dihadiri Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, Setdakab Aceh Utara, Abdul Aziz, Kabag Humas Setda Aceh Utara, Andre Prayuda, para Asisten Setdakab Aceh Utara, Staf Ahli Bupati Aceh Utara serta SKPK pemkab setempat.

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib akrab disapa Cek Mad, menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBK tahun 2018. Bahwa ini merupakan pelaksanaan dari salah satu kewajiban pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menurut Cek Mad, penyampaian rancangan qanun pertanggung jawaban pelaksanaan APBK itu juga merupakan salah satu dari pelaksanaan fungsi pengawasan dewan terhadap rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.

Selain itu, laporan pelaksanaan APBK juga menjadi bahan perbandingan penyusunan target pendatapan, serta penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

“Rancangan qanun pelaksaan APBK 2018 memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI. Atas hasi audit tersebut telah mengeluarkan laporan laporan hasil pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi dari empat kategori. Opini WTP telah dapat kita raih selama empat tahun berturut-turut, yaitu mulai tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018,” kata Cek Mad.

Adapun realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.2.252.292.515.267,59 triliun.

b. Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp.2.250.884.305.483,06 triliun dengan rincian belanja sebesar Rp1.547.333.846.783.06 triliun dan transfer sebesar Rp.703.550.458.700 miliar selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja dan transfer didapat surplus sebesar Rp1.408.209.784,53 miliar.

c. Pembiayaan daerah sebesar Rp47.424.043.560,95 miliar sehingga dengan demikian pada akhir tahun anggaran 2018 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran pendapatan (SILPA) sebesar Rp48.832.253.345,48 miliar.

Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Mulyadi dalam paripurna itu mengungkapkan, hasil pembahasan dimaksud akan diserahkan kepada gabungan komisi untuk dirumuskan sebagai laporan melalui pleno gabungan komisi.

Berkaitan dengan pembahasan LPJ tersebut, pihaknya berharap kepada Bupati Aceh Utara agar tidak memberikan izin
terutama kepada pimpinan SKPK untuk ke luar daerah atau menunda perjalanan dinas ke luar daerah, selagi pembahasan LPJ oleh DPRK Aceh Utara terhitung sejak tanggal 28 sampai 30 Juni 2019.

“Hal ini semata-mata untuk kelancaran ketepatan waktu sesuai yang dijadwalkan badan musyawarah anggota DPRK Aceh Utara,” kata Mulyadi.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil akrab disapa Ayahwa usai rapat paripurna itu kepada awak Jurnalis mengatakan, laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2018 itu baru diserahkan kepada DPRK Aceh Utara. Jadi, pihak DPRK sudah diatur jadwal Badan Musyawarah (Banmus) ada pembahasan di tingkat komisi dan gabungan komisi kemudian baru diparipurnakan nantinya.

“Laporan LPJ ini sudah ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), artinya sudah duluan diperiksa kemudian baru kita (dewan) periksa terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut,” kata Ayahwa.

Sebelum pembahasan LPJ itu selesai, diharapakan pejabat-pejabat Aceh Utara jangan berpergian ke luar daerah, karena nanti ketika dilakukan pembahasan sudah tidak ada orang.

“Saya sudah menyampaikan kepada Bupati Aceh Utara supaya jangan diberikan izin untuk SKPK pergi ke luar daerah,” ujar Ketua DPRK Ayahwa. [RM]

Comments

comments

makan jeruk