Cek Mad Ingkar Janji Politik Terkait Pemekaran Aceh Malaka

ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib (Cek Mad) dinilai telah mengingkari janji politik saat sebelum terpilihnya kembali menjadi bupati setempat. Pasalnya, sebelumnya ia mendukung penuh terkait pembentukan pemekaran
Daerah Otonomi Baru (DOB) bernama Aceh Malaka, dibagian barat Aceh Utara.

Ketua Gerakan Pemudan Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM), Muslim Syamsuddin, ST mengatakan, Bupati Aceh Utara sudah mengingkari janji politik saat sebelum Pilkada 2017 beberapa bulan lalu. Dikarenakan berkas persetujuan pemekaran Aceh Malaka yang sudah masuk ke Pemkab Aceh Utara selama tiga bulan lebih hingga saat ini belum ada persetujuan sebagaimana diharapkan.

“Kita mendensak Bupati Aceh Utara agar segera menandatangani berkas dimaksud. Apabila sampai 31 Agustus 2017 berkas itu belum ditandatangani, maka
kita akan melakukan aksi besar-besaran untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak Pemkab Aceh Utara, dengan jumlah ribuan massa,” kata Muslim, kepada wartawaan saat menggelar konferensi pers di salah satu caffe di Kota Lhokseumawe, Selasa 8 Agustus 2017.

“Akan tetapi setelah kita lakukan aksi damai tersebut,
jika pemkab juga tidak menyutujui terkait pemekaran Aceh Malaka. Maka kita akan menempuh jalur hukum menyangkut dengan janji politik Cek Mad tentang pemekaran dimaksud,” ungkapnya.

Menurut Muslim, selama masa kampanye serta pertemuan masyarakat dengan Bupati Aceh Utara, bahwa dirinya sangat mendukung atas pemekaran Aceh Malaka. Bahkan sudah dikeluarkan SK panitia untuk pembentukan pemekaran Aceh Malaka.

“Kita ingin buktikan janji Cek Mad sampai hal ini terealisasikan. Jangan sampai masyarakat selalu dibohongi saat masa kampanye untuk mau memilihnya,” ungkap Muslim.

Ketua Pemekaran Aceh Malaka, Prof. A. Hadi Arifin menambahkan, pihaknya menilai birokrasi pemerintahan Aceh Utara sangat amburadur dan tidak pro terhadap aspirasi masyarakat.

Padahal, pemekaran Aceh Malaka itu merupakan keinginan masyarakat bagian barat Aceh Utara, yang terdiri dari enam kecamatan.

“Artinya ini bukan atas kepentingan kelompok, bahkan masyarakat dari enam kecamatan tersebut sangat mendukung pemekaran dilakukan,” ungkap Hadi Arifin.

Sementara itu, Ketua Forum Geuchik Aceh Malaka, Saifuddin, mengatakan, ini jelas ketidak seriusan Pemkab Aceh Utara untk menyutujui pemekaran tersebut.

“Kita menilai ada pihak lain yang ingin menggagalkan pembentukan Aceh Malaka,” ujar Saifuddin.

Penulis: M. Alwi
Editor : Zielva