1 November 2018
redaksi pelita 8 (2860 articles)

BPJS Kesehatan Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha Di Aceh Utara

LHOKSEUMAWE- Dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Aceh Utara, Kamis (01/11/2018) di Lhokseumawe, BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe menggaet Kejaksaan Negeri dan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha.

Kepala Kajari Aceh Utara, Edi Winarto menyatakan siap membantu BPJS untuk menegakkan dan meingkatkan badan usaha di Aceh Utara baik dalam kepatuhan pendaftaran, pelaporan upah sebagai dasar penghitungan iuran serta kepatuhan penyampaian data pekerja banda usaha.

Menurut, Edi, ini sangat penting menginggat keterkaitannya dengan hak kelas rawat yang akan didapatkan oleh pekerja badan usaha yang bersangkutan dalam kepesertaan Program JKN-KIS.

Meskipun masyarakat Aceh Utara berhak atas JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) dari bantuan iuaran bersumber APBA, namun bedahalnya dengan masyarakat. Hal itu secara tegas telah diatur dalam instruksi Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pelaku usaha di Aceh.

“Ini komitmen atas implementasi kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baikantara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri,” Ujarnya

Edi menambahka mungkin masih banyak perusahaan yang mogok atau tidak patuh, maka itu kita bersama- sama dengan dinas tenaga kerja dan perizinan akan menindak lanjuti supaya badan usaha itu mau memenuhi kewajibannya.

Sedangkan, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Utara, Cut Rosana mengatakan pihaknya akan mendukung penegakan kepatuhan badan usaha yang selama ini dinilai tidak memenuhi hak para pekerjanya secara menyeluruh.

“Selama ini pekerja berobat pakai JKA, tapi mereka mendapat fasilitas di Kelas III semestinya mereka berhak atas kelak rawatan yang lebih tinggi” tambah Cut.

Selain itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Manna menuturkan bahwa sampai dengan saat ini badan usaha di Aceh Utara dinilai sudah patuh dalam hal pendaftaran dalam Program JKN.

“Rata-rata sudah patuh mendaftar, hanya saja masih kurang patuh dalam hal pennyampaian data dan iuran” Jelasnya.

Sebagai tindak lanjut kita akan membuat permohonan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kajari Aceh Utara untuk melakukam pendampingan pemeriksaan lapangan yang lebih efektif.

“Nanti kami akan bersama- sama turun kelapangan agar seluruh badan usaha di Aceh Utara patuh dalam memenuhi kewajibannya” tutup. (Mul)

Comments

comments