Suasana Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara Tahun 2017

Agenda Kerja DPRK Aceh Utara 2017

Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara membahas Qanun APBK Aceh Utara 2017

ACEH UTARA – Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dijadwalkan padat pada Januari hingga April 2017. Agenda kerja tersebut disampaikan dalam pembukaan rapat paripurna Istimewa persidangan ke-1 di gedung DPRK setempat, Jum’at (28/1)

“Agenda rapat dalam masa persidangan I sangat padat, maka semua dituntut bekerja lebih fokus dan aktif sehingga kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja dapat diselesaikan sebaik-baiknya”. * Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H. Mulyadi CH

Sidang yang dipimpin Ketua  DPRK Aceh Utara Ismail A Jalil SE, Wakil Ketua H.Mulyadi.CH dan Abdul Muthaleb S.Sos, didampingin Sekretaris Dewan (Sekwan) Abdullah Hasbullah SAg MSM memaparkan dalam persidanan I yang di gelar Januari- April Dewan akan membahas penetapan Qanun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Utara 2017, menerima penyampaian nota penjelasan Bupati Aceh Utara tentang

“Apabila dalam pelaksanaan agenda terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kami konsisten membantu, demi kelancaran dan tercapainya hasil maksimal dari agenda yang telah disusun,” *Plt. Bupati Aceh Utara, Drs. Muhammad Jamil, M.Kes

Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016, pembentukan panitia khusus pembahasan LKPJ, penyampaian rekomendasi LKPJ, penyampaian rancangan qanun (raqan) dan penetapan qanun lainnya.

Selanjutnya pelaksanaan reses akhir masa persidangan I, pembahasan internal LKPJ bupati melalui rapat kerjaDPRK, rapat dan kegiatan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan bidangnya serta pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahsan dan pengambilan keputusan atas raqan dan rancangan keputusanDPRK dan  sejumlah agenda penting lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Utara, M Jamil dalam sambutannya mengungkapkan pada masa persidangan I tahun 2017 pihaknya mencatat beberapa agenda penting direncanakan dilaksanakan dewan yang melibatkan partisipasi aktif legislatif dan eksekutif. mengharapkan semua pihak memperhatikan dan mencermati semaksimal mungkin setiap agenda yang telah direncanakan dewan, sehingga dengan kebersamaan dan kerjasama segala permasalahan di Aceh Utara dapat terselesaikan dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanun APBK Aceh Utara 2017

Dalam  rapat paripurna ke-1 masa persidangan I tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara menetapkan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara tahun 2017.

“Kita Apresiasi kerja eksekutif selama ini, rotasi pejabat struktural kita harapkan melahirkan semangat dan motivasi yang baru untuk kebaikan masa depan Aceh Utara. semoga pejabat yang diberi amanah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, lebih tertib tertib administrasi, efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku, harapan terbesar  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa dipertahankan”.
 (Ismail A Jalil SE, Ketua DPRK Aceh Utara)*

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) menjadi APBK tersebut dilakukan setelah proses kerja penelitian dan pembahasan  dan pembahasan panjang seluruh unsur dewan yang terlibat sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang diwarnai kritik konstruktif terhadap pemerintah Aceh Utara dari gabungan komisi dan berbagai fraksi yang ada di parlemen. sehingga semua struktur organisasi tata kerja (SOTK) mendapat alokasi anggaran yang proporsional,

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb S.Sos, dihadiri Ketua  DPRK Aceh Utara Ismail A Jalil SE, Wakil Ketua H.Mulyadi.CH, Sekretaris Dewan (Sekwan) Abdullah Hasbullah SAg MSM, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Utara M.Jamil M.Kes, kepala dinas/badan para camat dan unsur Muspida Aceh Utara, menetapkan pendapatan sebesar Rp 2,682 triliun dan belanja senilai Rp 2,695 triliun.

Setelah Qanun APBK 2017 ditetapkan semua kepala SKPK akan  mempersiapkan dokumen pelaksana anggaran, saran yang kinstruktif dan pendapat akhir dari  gabungan komisi serta fraksi-fraksi akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.       *Drs M Jamil MKes, Plt. Bupati Aceh Utara.

Ismail Arrahman alias Linud dari Fraksi Partai Aceh dalam laporannya berharap para pejabat berwenang dapat meningkatkan pajak dan retribusi menjadi pendapatan asli daerah sesuai aturan yang berlaku selain itu juga harus mampu membangun komunikasi dengan kementerian terkait.

Sementara sekretaris Partai Persatuan pembangunan (PPP) Marhaban Habibi mengkritisi jajaran eksekutif yang kurang tepat waktu menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RABPK TRANSFER dana Pusat ke Aceh Utara tahun 2016 tertunda karena realisasi anggaran terlambat, diharapkan tahun ini bisa tepat waktu jika tidak pimpinan DPRK diminta menyurati Mendagri.

Ketua Fraksi Nasdem T.Bachtiar menyoroti masalah beban pada 2016 harus diselesaikan pada 2017, sehingga tak menjadi persoalan pada 2018. disampaikan secara tegas agar semua program yang direncanakan pada tahun 2018 melibatkan DPRK khususnya dalam perencanaan sebelum menjadi KUA-PPAS selain itu diminta agar pengelolaan keuangan mengendepakan standar akuntansi dan standar operasional prosedur yang berlaku.

permintaan lainnya disampaikan Komisi Gabungan yang di sebut dalam laporan Saifullah, Eksekutif diharapkan membuka peluang investasir dan menjalin kerja sama dalam pengelolaan aset, penataan hutan rakyat, dan penataan hidup masyarakat pesisir, di sarankan agar sektor pertanian, kelautan, perikanan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi sektor prioritas dalam pembangunan***